 |
| Bupati Siak, Riau Afni Zulkifli (Foto: Diskominfo Siak) |
Siak (Teras Kampar) – Pemerintah Kabupaten Siak mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Riau atas kinerja penyerapan anggaran dan ketepatan penyaluran dana transfer daerah. Namun, di tengah capaian positif tersebut, Pemkab Siak justru menghadapi pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar.
Pertanyaan mengenai dasar pemotongan itu disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, di Siak, Selasa (9/12/2025).
Afni, bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak, menilai kebijakan pemotongan tersebut menambah tekanan fiskal daerah. Ia menyoroti fakta bahwa Siak memiliki kawasan hutan yang luas, tetapi hanya memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp7,72 miliar per tahun.
“Angka itu tidak sebanding dengan kontribusi ekologis yang kami berikan dan kebutuhan pembangunan masyarakat,” ujar Afni.
Ia menegaskan, Pemkab Siak selalu menyalurkan dana transfer daerah tepat waktu. “Begitu dana masuk pagi, siangnya kami salurkan. Tidak ada yang kami tahan,” kata Afni. Menurut dia, keterlambatan transfer dari pusat kerap memunculkan persepsi negatif kepada kepala daerah, seolah-olah pemerintah daerah yang menahan penyaluran anggaran.
Afni mempertanyakan formula atau landasan yang digunakan pemerintah pusat sehingga terjadi pemotongan TKD dalam jumlah besar. Informasi mengenai dasar perhitungan itu, menurut dia, menjadi penting sebagai bahan evaluasi, terutama bagi dirinya yang baru menjabat sebagai bupati.
Ia juga menangkap pesan dari kebijakan tersebut bahwa pemerintah pusat mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ruang peningkatan pajak daerah dinilai terbatas.
“Tidak mungkin kami menaikkan pajak restoran atau pungutan lain yang dapat membebani masyarakat,” ujar mantan wartawan itu.
Meski demikian, Afni menyampaikan apresiasi atas penilaian positif dari Kanwil Kemenkeu terhadap kinerja anggaran Siak. Pengakuan tersebut, kata dia, menjadi bukti komitmen Pemkab Siak dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
“Kami akan terus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Banyak hal yang kami diskusikan terkait tantangan yang dihadapi. Insya Allah, Siak kuat dan kami optimistis tetap dapat melayani masyarakat secara maksimal,” kata Afni.
(Dep/MC Kabupaten Siak/redaksi)
