 |
| Ribuan ikan mati secara mendaadak di Sungai Tapung (Foto: Kiriman warga) |
Tapung Hilir (Teras Kampar) — Fenomena matinya ikan secara massal di Sungai Tapung Kanan, Kabupaten Kampar, belum menemukan titik terang. Di tengah ketidakpastian penyebab dan belum adanya pihak yang bertanggung jawab, masyarakat terdampak mulai mengambil langkah formal dengan melayangkan surat ke DPRD Kampar.
Surat tersebut diajukan warga dari tiga desa di Kecamatan Tapung Hilir, yakni Desa Sei Kijang, Koto Aman, dan Kota Garo, pada Selasa (7/4/2026). Mereka meminta agar DPRD segera menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas peristiwa yang telah merugikan nelayan setempat.
“Hanya menyampaikan surat mohon diadakan hearing atau RDP,” ujar Aan, Sekretaris Desa Kota Garo, melalui pesan WhatsApp.
Menurut Aan, langkah ini diambil setelah warga menyelesaikan proses awal pendataan kerugian yang dialami para nelayan. Ia menyebut, hingga kini DPRD Kampar belum menjadwalkan RDP terkait kasus tersebut.
“Kami baru memasukkan surat ke Ketua DPRD karena selama ini masih proses pendataan kerugian nelayan,” jelasnya.
Peristiwa matinya ikan secara massal ini sebelumnya terjadi pada Rabu (1/4/2026). Ribuan ikan ditemukan mati mendadak di aliran Sungai Tapung Kanan, termasuk di dalam kerambah milik warga. Sejumlah video yang memperlihatkan kondisi tersebut sempat viral di media sosial dan memicu kekhawatiran luas.
Masyarakat menduga kejadian ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan, yang kemungkinan berasal dari aktivitas perusahaan di sekitar wilayah sungai. Namun hingga kini, dugaan tersebut belum dapat dipastikan.
Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai hampir Rp700 juta, terutama dialami oleh para nelayan keramba yang kehilangan sumber penghidupan secara mendadak.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar telah mengambil sampel air dari Sungai Tapung Kanan pada hari kejadian untuk dilakukan uji laboratorium. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab pasti kematian ikan, termasuk kemungkinan adanya zat pencemar.
Namun, hingga berita ini ditulis, pihak DLH Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait hasil uji laboratorium maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.
Di tengah ketidakjelasan itu, harapan masyarakat kini bertumpu pada DPRD Kampar agar segera membuka ruang dialog dan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam satu forum terbuka. Bagi warga, kejelasan bukan hanya soal siapa yang bersalah, tetapi juga tentang jaminan bahwa peristiwa serupa tidak kembali terulang.***
