 |
| Pemkab Kampar bersama DPRD Kampar menyaksikan penandatangan MoU usai sidang Paripurna (Foto: Teras Kampar) |
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, di Kantor Bupati Kampar, Selasa (14/4/2026). Rapat ini difokuskan pada pemenuhan readiness criteria atau kriteria kesiapan sebagai syarat utama pelaksanaan proyek.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.
Dalam arahannya, Ardi menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administratif maupun teknis. Ia menyebut, aspek legalitas lahan, regulasi, hingga sinkronisasi anggaran harus dipastikan tuntas sebelum pembangunan dimulai.
“Koordinasi lintas sektor hari ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Ardi.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kampar akan berlokasi di kawasan yang berdekatan dengan Politeknik Kampar. Penempatan ini dinilai strategis untuk membangun ekosistem pendidikan yang saling terintegrasi, khususnya dalam mencetak tenaga kerja terampil.
Sejumlah pejabat terkait turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Plt Asisten I Setda Kampar Tengku Said Hidayat, Kepala Dinas Sosial Kampar Agustar, serta Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi. Mereka membahas dukungan lintas sektor, termasuk aspek pembiayaan dan pengelolaan aset daerah.
Selain itu, pihak Yayasan Politeknik Kampar dan jajaran kampus juga dilibatkan dalam pembahasan. Kehadiran mereka penting untuk memastikan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam pengembangan kawasan.
Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar turut memastikan status lahan yang akan digunakan telah memenuhi ketentuan clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pemkab Kampar berharap seluruh tahapan persiapan dapat segera rampung. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitas tenaga kerja di daerah. ***
