Wabup Misharti Tegaskan Keuangan Desa Kampar Harus Transparan
Teraskampar.id - Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si secara resmi membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Acara strategis yang diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tersebut diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Bangkinang Kota, pada Selasa (20/10). Langkah ini diambil guna memperkokoh sistem tata kelola keuangan di tingkat desa agar lebih akuntabel, transparan, dan berdaya saing.
Memperkuat Kemandirian Desa Lewat Tata Kelola Transparan
Kegiatan workshop kali ini mengusung tema utama "Tata Kelola Keuangan Desa Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa Yang Berkelanjutan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa". Tema tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya bagi setiap pemerintah desa untuk mengelola seluruh pendapatan serta pengeluarannya secara profesional, jujur, dan terbuka.
Melalui penerapan tata kelola yang bersih, desa-desa di Kabupaten Kampar diharapkan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan dari luar. Sebaliknya, desa dituntut mampu menghidupi serta membangun wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat lokal.
Dorongan BPKP Riau untuk Efisiensi dan Akuntabilitas
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, SE, M.Si, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan agenda rutin strategis yang digelar BPKP bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemkab Kampar berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan serta unsur DPR RI dan DPD RI.
Evenri Sihombing menekankan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan workshop adalah memperkuat tata kelola keuangan desa agar tercipta transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, kegiatan ini dirancang untuk mendorong proses pembangunan desa yang benar-benar berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Pesan Wabup Misharti untuk Aparat Desa
Sejalan dengan penegasan dari BPKP Provinsi Riau, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa workshop ini menjadi sarana penting untuk membenahi tata kelola anggaran desa di Kabupaten Kampar. Ia berharap seluruh aparatur desa dapat menunjukkan kinerja optimal, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan, penataan aset, maupun pengembangan potensi ekonomi lokal.
Misharti menambahkan bahwa Pemkab Kampar dan seluruh pemerintah desa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada warga.
Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaan anggaran desa tidak sekadar terserap secara administrasi semata. Lebih dari itu, setiap rupiah dana desa harus mampu menghasilkan pembangunan berkualitas serta membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Dukungan DPD RI dan Seluruh Elemen Pemerintah Desa
Pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 ini disambut hangat oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kampar. Hadir dalam acara tersebut seluruh Camat se-Kabupaten Kampar serta Kepala Desa dari berbagai penjuru wilayah Kampar.
Istimewanya, acara ini juga dihadiri secara langsung oleh anggota DPD RI, Sewitri, SE, M.Sos. Kehadiran legislator DPD RI ini memberikan dorongan moral dan sinergi yang makin kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat pemerintah desa demi terciptanya pembangunan desa yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
Sumber: Media Center Kabupaten Kampar
Ikuti terus berita terbaru di Teraskampar.id
