Wabup Kampar Soroti Lokal Jauh yang Tak Terlaporkan, Kebutuhan Sekolah Bisa Tak Terdata
Keberadaan lokal jauh menjadi salah satu persoalan yang disoroti Wakil Bupati Kampar Misharti dalam pertemuan bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Pen
Kampar (Teras Kampar) — Keberadaan lokal jauh menjadi salah satu persoalan yang disoroti Wakil Bupati Kampar Misharti dalam pertemuan bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan se-Kabupaten Kampar.
Misharti mengatakan, masih terdapat lokal jauh yang keberadaannya belum dilaporkan kepada pihak terkait. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan mengetahui kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
“Beberapa kasus terjadi, ada lokal jauh yang tidak dilaporkan. Karena tidak diketahui, maka kebutuhan dan bantuan yang diperlukan juga tidak dapat kita ketahui,” ujar Misharti saat pertemuan di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Senin (21/9/2026).
Menurut Misharti, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan pendidikan hingga ke wilayah kerja masing-masing Korwil.
Ia meminta Korwil Pendidikan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan kondisi pendidikan di lapangan terpantau dengan baik.
“Tugas dan tanggung jawab Korwil adalah mengawasi seluruh pergerakan pendidikan di kawasan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.
Keberadaan lokal jauh menjadi penting karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang jauh dari sekolah induk.
Jika keberadaan dan kebutuhan lokal jauh tidak terdata, pemerintah daerah juga akan kesulitan menentukan kebutuhan sarana, tenaga pendidik maupun dukungan lainnya.
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meminta jajaran pendidikan memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal atau kehilangan hak memperoleh pendidikan.
“Apapun tindakan kita harus ada pertimbangan dari berbagai aspek. Tugas kita adalah menjawab berbagai persoalan pendidikan yang ada di daerah,” kata Ahmad Yuzar.
Ia menegaskan, mutu dan kualitas pendidikan harus menjadi perhatian utama. Setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar Zulkifli, serta jajaran Korwil Pendidikan se-Kabupaten Kampar.***
Baca Juga:
