 |
| Wabup Kampar Misharti saat memberikan arahan sesaat setelah melakukakn Rakor dengan sekjen kementerian dalam negeri (Foto: Ist) |
Kampar (Teras Kampar) – Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.
Penegasan tersebut disampaikan Misharti usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara virtual dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (23/2/2026).
Dalam rakor tersebut, Tomsi menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas strategis di berbagai daerah. Cabai rawit dilaporkan mengalami lonjakan harga di 195 kabupaten/kota. Selain itu, beras, daging sapi, ayam, dan telur juga menunjukkan tren kenaikan menjelang Ramadhan.
Pemerintah daerah, kata dia, diminta memperkuat sinergi dan langkah konkret guna mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Misharti menyatakan Pemkab Kampar akan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan rutin harga dan stok pangan di pasar tradisional maupun distributor.
Ia juga meminta OPD terkait meningkatkan frekuensi inspeksi lapangan untuk mencegah praktik permainan harga dan penimbunan bahan pokok.
“Agar TPID dan dinas terkait meningkatkan peninjauan langsung ke pasar serta distributor, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan momentum jelang Idul Fitri,” ujar Misharti.
Selain pengawasan, Pemkab Kampar juga akan menggencarkan Gerakan Pasar Murah atau Operasi Pasar di sejumlah titik guna membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Rakor tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah serta sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
Terkait program perumahan nasional, Misharti menyebut Kabupaten Kampar masuk tiga besar kabupaten/kota secara nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan capaian 1.405 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai mengikuti rakor, jajaran Pemkab Kampar bersama Forkopimda dan TPID menggelar diskusi internal untuk merumuskan langkah teknis pengawasan distribusi dan ketersediaan stok pangan selama Ramadhan.
Misharti menegaskan, seluruh OPD diminta segera menindaklanjuti hasil koordinasi dengan aksi nyata di lapangan guna memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.***
(Advertorial)
