 |
| Pemda Kampar saat mengikuti Rakor pengendalian Inflasi dan program 3 juta rumah (Foto; Ist) |
Bangkinang Kota (Teras Kampar) – Bupati Kampar yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah, Ardi Mardiansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut digelar secara virtual melalui zoom meeting di Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (18/2/2026).
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, para kementerian terkait, seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Rusdi Hanip, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Yuli Usman, serta Tim TPID Kabupaten Kampar.
Agenda pengendalian inflasi menjadi perhatian utama pemerintah pusat guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah. Inflasi merupakan indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Selain itu, sosialisasi jaminan produk halal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat.
Sementara itu, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah merupakan tindak lanjut kebijakan nasional dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung penuh kebijakan dan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pelaku usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, memastikan ketersediaan pasokan, menjaga distribusi, serta mengawasi harga kebutuhan pokok agar tetap stabil,” ujarnya.
Terkait jaminan produk halal, Ardi menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Kabupaten Kampar. Ia menyebut, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, Kampar memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat.
“Jaminan produk halal bukan sekadar label, melainkan bentuk kepercayaan dan perlindungan konsumen. Kami akan mendorong pelaku usaha agar segera mengurus sertifikasi halal sehingga produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi,” jelasnya.
Pada sesi evaluasi Program 3 Juta Rumah, Ardi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah mendukung melalui penyediaan lahan, fasilitasi perizinan, serta koordinasi dengan pengembang perumahan.
“Program ini menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak, sehat, dan terjangkau. Kami berkomitmen untuk terus mendukung agar pelaksanaannya berjalan optimal di Kampar,” tegasnya.
Melalui Rakor tersebut, Pemkab Kampar berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain semakin kuat. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.*** (ADVETORIAL).
