Kampar (Teras Kampar) – Bupati Kampar Ahmad Yuzar melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pertemuan tersebut digelar di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Ahmad Yuzar didampingi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, antara lain Asisten III Syahrizal, Plt Inspektorat Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perkim Rusdi Hanip, Plt Kepala Dikpora Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.
Ahmad Yuzar mengatakan, koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan di Kabupaten Kampar mendapatkan pendampingan dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Ahmad Yuzar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurut dia, penguatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Kami ingin setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki landasan hukum dan administrasi yang kuat. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan efektif sekaligus akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Evenri Sihombing menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membangun koordinasi dengan BPKP.
Ia menekankan pentingnya peran inspektorat sebagai quality assurance di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“BPKP Riau siap memberikan pendampingan dan asistensi guna meningkatkan kualitas tata kelola dan meminimalkan risiko penyimpangan anggaran,” ujar Evenri.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kampar, agar berjalan transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
(ADVETORIAL)
