Pemkab Kampar Dorong Efisiensi APBD 2027 dan Layanan Dasar
Teraskampar.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menegaskan komitmen mendalam untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, serta efisien. Langkah ini diambil guna memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kampar.
Pernyataan dan komitmen tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Acara krusial ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang Kota, pada Senin (26/10/2026).
Sinergi DPRD dan Pemkab Kampar untuk Kesejahteraan Rakyat
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi SH.i, yang didampingi oleh jajaran Pimpinan DPRD Kampar serta dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kampar. Kehadiran para wakil rakyat menunjukkan besarnya perhatian terhadap arah kebijakan fiskal daerah pada tahun 2027 mendatang.
Dalam memimpin persidangan, Ahmad Taridi mengutarakan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif atas penyampaian Ranperda APBD 2027 ini. Ia menyampaikan bahwa proses yang telah memasuki tahapan tanggapan pandangan fraksi-fraksi ini sangat vital dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang tepat sasaran.
"Kami berharap seluruh pandangan, masukan, dan catatan penting dari fraksi-fraksi DPRD Kampar ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi pihak pemerintah daerah. Dengan begitu, Perda yang dilahirkan nanti benar-benar memberikan dampak positif dan manfaat langsung bagi masyarakat luas," ungkap Ahmad Taridi.
Menghadapi Tantangan Keterbatasan Fiskal dan Penurunan DBH
Melalui jawaban resmi pemerintah, Pemkab Kampar juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, saran, pertanyaan, serta catatan kritis yang dilayangkan oleh delapan fraksi di DPRD Kampar. Masukan tersebut dinilai sangat konstruktif untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2027 agar lebih terarah, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan riil warga.
Pemkab Kampar secara jujur mengakui bahwa daerah saat ini dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal yang tidak ringan. Salah satu faktor utamanya adalah penurunan proyeksi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Mengingat situasi tersebut, pengelolaan anggaran tahun 2027 dipastikan akan dijalankan dengan sangat cermat melalui strategi pengetatan belanja, penetapan prioritas utama, dan efisiensi.
Selain pengetatan belanja, Pemkab Kampar berfokus pada langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sektor PAD dipandang sebagai kunci utama untuk mendorong kemandirian keuangan daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Sektor Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar 2027
Di tengah tantangan penghematan anggaran, Pemkab Kampar tetap menetapkan deretan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Program-program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Beberapa fokus utama pembangunan tahun 2027 meliputi:
- Peningkatan Pelayanan Dasar: Fokus utama pada pemenuhan fasilitas serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat.
- Pengentasan Kemiskinan dan Stunting: Penanganan kemiskinan secara terpadu serta pencegahan stunting pada anak secara komprehensif.
- Pemerataan Infrastruktur: Pembangunan fasilitas publik dan aksesibilitas wilayah secara adil dan merata di seluruh pelosok daerah.
- Dukungan Sektor Keagamaan: Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pesantren di Kabupaten Kampar.
- Pengawasan Keuangan Desa: Penguatan tata kelola dan pengawasan transparansi keuangan di tingkat pemerintahan desa.
- Penanganan Lingkungan: Upaya mitigasi dan pencegahan secara dini terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Strategi Optimalisasi PAD Mencapai Target Rp572,787 Miliar
Untuk menopang alokasi belanja pembangunan tersebut, Pemkab Kampar memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp572,787 miliar dalam usulan RAPBD 2027. Pemkab menegaskan bahwa penetapan angka ini didasarkan pada perhitungan potensi riil di lapangan dan bukan sekadar asumsi di atas kertas.
Beberapa langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah guna merealisasikan target PAD tersebut antara lain:
- Penguatan instrumen pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Optimalisasi pengelolaan pemanfaatan aset-aset milik pemerintah daerah.
- Peningkatan efisiensi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Penerapan digitalisasi pemungutan serta pemutakhiran data basis penerimaan pendapatan daerah.
Selain fokus internal, Pemkab Kampar menegaskan krusialnya sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD Kampar, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah. Pendekatan ini ditujukan untuk menggerakkan roda ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, menarik peluang investasi, serta mendorong kesetaraan pembangunan.
Seluruh masukan dari delapan fraksi di DPRD Kampar—yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan—akan ditindaklanjuti secara serius. Pemkab Kampar juga siap melakukan pembahasan lanjutan secara lebih mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar.
Sumber: Media Center Kabupaten Kampar
Ikuti terus berita terbaru di Teraskampar.id
