Pemkab Kampar dan Kejari Resmi Sepakati Kerjasama Hukum
Teraskampar.id - Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata tersebut dibuktikan melalui jalinan kerja sama strategis antara Pemkab Kampar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar terkait penanganan masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Acara penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kampar, Bangkinang Kota, pada Kamis (29/10).
Sinergi BPKAD, Bapenda, dan Kejari Kampar
Penandatanganan dokumen nota kesepakatan ini melibatkan dua instansi vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Kampar Zamhur, ST, MT dan Kepala BPKAD Kabupaten Kampar Drs. Dendi Zulhairi, M.Si. Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Kampar, dokumen disahkan langsung oleh Kepala Kejari Kampar, Dwianto Prihartono, SH, MH.
Prosesi penting ini disaksikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si. Kehadiran Sekda Kampar menegaskan betapa krusialnya kolaborasi lintas lembaga ini dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Kampar ke depan.
Komitmen Kejari Kampar Bukan Sekadar Seremonial
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Dwianto Prihartono, SH, MH menegaskan bahwa kesepakatan ini harus membawa dampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Beliau berharap kolaborasi yang terjalin mampu mendongkrak kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui penyuluhan hukum, konsultasi, hingga koordinasi teknis dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
"Saya berharap dengan adanya penandatangan kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Kampar ini, kita dapat saling berkontribusi, sehingga penandatangan kerjasama ini bukan sekedar kegiatan seremonial saja dan bukan pula hanya sebuah dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak," ujar Dwianto Prihartono menegaskan.
Kajari Kampar menambahkan bahwa kehadiran kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah masalah atau pelanggaran terjadi. Lebih dari itu, Kejari Kampar bertekad mengedepankan paradigma pencegahan, pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum yang komprehensif, serta penyelesaian potensi konflik hukum sejak dini secara tepat sasaran.
Apresiasi Sekda Kampar Demi Tata Kelola Bersih
Usai menyaksikan prosesi penandatanganan, Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kejari Kampar. Menurutnya, komitmen yang ditunjukkan oleh Korps Adhyaksa sangat membantu Pemkab Kampar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berintegritas tinggi.
Sekda Kampar menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap derap langkah pembangunan di Kabupaten Kampar. Setiap kebijakan publik, penggunaan APBD, pengelolaan aset negara, hingga eksekusi program pembangunan daerah harus selalu berada di jalur dan koridor hukum yang benar.
Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kekeliruan administrasi maupun potensi kerugian daerah. Dengan adanya pengawalan dari Datun Kejari Kampar, BPKAD dan Bapenda dapat bekerja lebih optimal, percaya diri, serta fokus mencapai target pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.
Poin Penting Kerja Sama Pemkab dan Kejari Kampar
- Fokus pada penanganan masalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
- Melibatkan BPKAD dan Bapenda Kabupaten Kampar untuk pengamanan aset dan pendapatan daerah.
- Mengedepankan langkah pencegahan, pertimbangan hukum, dan pendampingan sejak awal.
- Memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan daerah berada dalam koridor hukum.
Sumber: Media Center Kabupaten Kampar
Ikuti terus berita terbaru di Teraskampar.id
