Bupati Kampar Kawal Inflasi dan Nasib Guru PPPK 2026
Teraskampar.id - Pemerintah Kabupaten Kampar terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung berbagai kebijakan strategis nasional. Terbaru, Pemkab Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Acara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (26/10/2026) tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan dua isu penting lainnya, yakni tata kelola Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan berharga ini diikuti langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., didampingi oleh seluruh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar. Mereka mengikuti jalannya rakor secara khidmat dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar di Bangkinang Kota. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi memperkuat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kampar.
Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Rakor Pengendalian Inflasi 2026 yang diprakarsai oleh Kemendagri ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga barang serta menekan laju inflasi. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa poin utama yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Adapun fokus utama dalam pemantauan inflasi tersebut mencakup langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Pemantauan perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat secara berkala.
- Identifikasi dan pemetaan terhadap komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan harga tinggi.
- Penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai.
- Menjaga keterjangkauan harga demi mempertahankan daya beli masyarakat di daerah.
Langkah-langkah ini dipandang sangat krusial mengingat kestabilan harga bahan pokok merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Kampar. Tanpa adanya pemantauan yang ketat dan respons cepat dari TPID, gejolak harga dapat membebani kehidupan ekonomi warga.
Pembahasan Isu Strategis Guru PPPK dan Program 3 Juta Rumah
Selain fokus pada penanganan inflasi, pertemuan nasional ini juga menyasar dua agenda utama lainnya yang menjadi prioritas nasional. Agenda pertama adalah pembahasan mengenai keberlanjutan dan pengangkatan Guru PPPK. Pemerintah Kabupaten Kampar menyadari bahwa sektor Pendidikan dan keberadaan tenaga pengajar yang sejahtera merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Serambi Mekkah.
Sementara itu, agenda kedua berkaitan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program pembangunan perumahan ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui rakor ini, diselaraskan berbagai langkah konkret agar implementasi program perumahan nasional di Kabupaten Kampar dapat berjalan lancar tanpa hambatan regulasi maupun lahan.
Komitmen Pemkab Kampar Demi Kesejahteraan Masyarakat
Seusai menghadiri rapat koordinasi tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk terus membangun sinergi yang solid dengan pemerintah pusat. Hal ini penting dilakukan agar seluruh program prioritas dapat terimplementasi secara optimal hingga ke tingkat daerah.
"Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Kita harus aktif memantau perkembangan harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan di pasar, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau," ungkap Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
Bupati menambahkan bahwa keterlibatan aktif Pemkab Kampar dalam rakor ini diharapkan mampu memaksimalkan berbagai upaya penanganan masalah ekonomi dan sosial di daerah. Kebijakan yang dihasilkan pusat akan segera ditindaklanjuti secara taktis melalui dinas terkait di lingkungan Pemkab Kampar.
Dengan adanya kolaborasi yang terjalin erat antara pemerintah pusat, Pemkab Kampar, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas ekonomi di Kabupaten Kampar tetap terjaga. Pembahasan mengenai pengangkatan Guru PPPK dan Program 3 Juta Rumah juga diharapkan membawa angin segar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kampar secara menyeluruh.
Sumber: Media Center Kabupaten Kampar
Ikuti terus berita terbaru di Teraskampar.id
