CLOSE AD ✕
ADVERTISEMENT

Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dumai (Teras Kampar) – Pemerintah Kota Dumai bersama DPRD Kota Dumai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelak

Dumai (Teras Kampar) – Pemerintah Kota Dumai bersama DPRD Kota Dumai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Dumai, Senin (13/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi dan dihadiri Wali Kota Dumai H. Paisal bersama Sekretaris Daerah Fahmi Rizal. Sebanyak 26 dari 35 anggota DPRD hadir sehingga kuorum rapat terpenuhi.

Agus Miswandi mengatakan, persetujuan tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah Ranperda dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Dumai.

Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD, Sudiran. Setelah mendapat persetujuan seluruh anggota yang hadir, DPRD dan Pemerintah Kota Dumai menandatangani berita acara persetujuan bersama.

Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas selesainya pembahasan Ranperda. Ia menyebut dokumen tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi paling lambat tiga hari setelah persetujuan.

Paisal juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai masukan selama pembahasan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran sistem dan digitalisasi data retribusi.

Selain itu, Inspektorat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Kota Dumai juga akan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Di akhir sambutannya, Paisal mengapresiasi dukungan DPRD atas keberhasilan Kota Dumai mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut dia, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.(adv)

Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
  • Pemko Dumai dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025