Wabup Kampar Buka Sosialisasi UU PKDRT dan Pelatihan Wirausaha untuk Perempuan di Tambang
Kampar (Teras Kampar) – Wakil Bupati Kampar Misharti membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dirangkaikan dengan pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Aula Kecamatan Tambang, Selasa (30/6).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mendorong kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Kampar.
Program tersebut diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.
Dalam kegiatan itu, Misharti yang juga menjabat sebagai Ketua Pusdatin Puanri Kabupaten Kampar menegaskan pentingnya pemahaman terhadap UU PKDRT sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ia juga mengapresiasi pelatihan keterampilan yang dinilai dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
"Kemandirian finansial perempuan terbukti efektif menurunkan potensi stres emosional di dalam keluarga yang sering memicu tindakan kekerasan," tegas Misharti saat membuka kegiatan.
Menurutnya, peningkatan kemampuan ekonomi perempuan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, selain edukasi mengenai hak-hak hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Turut mendampingi Wakil Bupati, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar Edi Afrizal mengatakan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga dari aspek psikologis, hukum, maupun ekonomi.
Untuk mendukung tujuan tersebut, panitia menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan dan praktisi kewirausahaan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga dibekali keterampilan membuat sabun cuci piring yang memiliki nilai ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Kampar berharap sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat mendorong lahirnya perempuan yang lebih mandiri secara ekonomi, memahami hak-hak hukumnya, serta berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang aman, sejahtera, dan tangguh. (Adv)
