 |
| Praktisi media Hari Jummaulana S.I.Kom, M.I.Kom (Foto: dok) |
Bangkinang, (Teras Kampar) — Praktisi media Hari Jummaulana S.I.Kom, M.I.Kom, menyoroti maraknya penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pemberitaan media online di Kabupaten Kampar. Dalam wawancara dengan wartawan Teras Kampar, ia menilai praktik tersebut perlu disikapi secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan persoalan etik.
Menurut Hari, di lapangan penggunaan visual AI umumnya didorong oleh kebutuhan produksi berita yang serba cepat. Dalam situasi breaking news, media kerap dihadapkan pada keterbatasan dokumentasi visual.
“Kondisi di lapangan tidak selalu memungkinkan untuk mendapatkan foto langsung. Sementara berita harus segera tayang, akhirnya AI digunakan sebagai alternatif,” ujarnya pada Kamis (16/4/2026).
Selain faktor kecepatan, keterbatasan akses terhadap lokasi kejadian juga menjadi alasan. Tidak semua media memiliki jurnalis di setiap titik peristiwa, sehingga pengambilan dokumentasi langsung sering kali tidak dapat dilakukan.
Di sisi lain, kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik berita di ruang digital turut memengaruhi penggunaan visual AI.
Gambar yang menarik dinilai mampu meningkatkan engagement dan memperluas jangkauan pembaca.
Namun demikian, Hari menilai penggunaan visual AI tanpa penjelasan justru menimbulkan persoalan baru. Ia mengatakan, gambar hasil AI sering kali tampak realistis sehingga sulit dibedakan dengan foto dokumentasi.
“Masalahnya, publik awam tidak bisa membedakan mana ilustrasi dan mana fakta. Ketika visual terlihat nyata, itu langsung dipercaya sebagai kejadian sebenarnya,” kata dia.
Menurut Hari, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara publik memahami sebuah peristiwa. Visual yang seharusnya bersifat ilustratif justru dapat membentuk persepsi yang mengarah pada penilaian tertentu.
Ia mencontohkan, dalam sejumlah kasus terdapat figur publik yang digambarkan dalam situasi tertentu, seperti terlihat tertidur dalam rapat. Jika visual tersebut bukan berasal dari dokumentasi asli, maka hal itu dapat dianggap sebagai distorsi realitas.
“Dalam praktik media profesional, itu bukan lagi sekadar ilustrasi. Itu sudah masuk ke wilayah visual framing yang bisa memengaruhi persepsi publik,” ujarnya.
Secara akademis, fenomena ini berkaitan dengan konsep representasi media dan konstruksi realitas dalam ilmu komunikasi. Visual yang dihasilkan AI, meskipun bukan realitas, dapat dipersepsikan sebagai realitas oleh audiens.
Dalam kajian jurnalistik, kondisi tersebut dikenal sebagai manipulated visual narrative, yakni narasi visual yang direkayasa. Jika tidak disertai keterangan yang jelas, hal ini berpotensi menyesatkan, membentuk opini yang bias, hingga memicu penghakiman di ruang publik.
Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers Indonesia, media diwajibkan menyajikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Hari menegaskan, penggunaan AI dalam pemberitaan pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi prinsip transparansi. Visual AI, kata dia, harus secara jelas diberi keterangan sebagai ilustrasi dan tidak menyerupai kejadian nyata secara menipu.
“Boleh digunakan, tetapi harus ada label ‘ilustrasi AI’. Jangan sampai publik menganggap itu sebagai fakta,” kata dia.
Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI menjadi bermasalah apabila disajikan seolah-olah sebagai foto nyata, menggambarkan seseorang melakukan sesuatu yang belum terbukti, atau membentuk opini yang menjatuhkan tanpa dasar yang kuat.
Menurut Hari, kepercayaan publik merupakan aset utama media yang tidak dapat digantikan oleh kecepatan maupun popularitas.
“Kalau kepercayaan publik hilang, dampaknya bukan hanya pada satu berita, tetapi pada kredibilitas media secara keseluruhan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau media online, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi AI, serta tetap menempatkan prinsip akurasi, transparansi, dan etika jurnalistik sebagai landasan utama dalam pemberitaan.***
