 |
| Sosialisasi Penggunaan Produk Farmasi dan Alkes Dalam Negeri di Kampar (Foto: Humas Dinkes Kampar) |
Kuok, (Teras Kampar) — Upaya mendorong kemandirian bangsa di bidang kesehatan kembali digelorakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bersama Komisi IX DPR RI menggelar Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) Dalam Negeri, Selasa (26/8/2025), di Gedung Serbaguna PLTA Koto Panjang, Desa Merangin, Kecamatan Kuok.
Acara yang diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Sahidin, menggandeng lintas lembaga: Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, serta Dinkes Kabupaten Kampar. Turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas, dan perwakilan masyarakat setempat.
Mendorong Kebanggaan dan Literasi Kesehatan
Sosialisasi ini menekankan dua hal utama: membangun kebanggaan masyarakat terhadap produk farmasi dan alkes buatan dalam negeri, serta memperkuat literasi penggunaan obat yang tepat, cerdas, dan rasional.
Kadinkes Kampar yang diwakili Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Ns. Erfan Djunaedi, S.Kep, membuka acara. Sementara itu, Ns. Aminul, S.Kep bertindak sebagai moderator dengan narasumber di antaranya Candra Lesmana, Apt., MKM dari Kemenkes RI dan Rinaldi Irwan, S.Farm., Apt., M.Kes, selaku Agent of Change (AoC) Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa Cermat).
Tantangan Kemandirian Kesehatan
Dalam sambutannya, Sahidin menegaskan bahwa ketersediaan produk farmasi dan alkes dalam negeri terus meningkat. Berdasarkan data, porsi produk dalam negeri di e-Katalog pemerintah naik dari 17,8 persen pada 2021 menjadi 49,27 persen pada Agustus 2023.
“Artinya, hampir separuh kebutuhan pemerintah kini sudah dipenuhi oleh produk anak bangsa. Namun, sekitar 80 persen alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor. Padahal, industri lokal telah mencakup sekitar 800 pabrikan dan 5.600 distributor,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemandirian kesehatan bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan bangsa. DPR RI, kata Sahidin, akan terus mendorong kepatuhan terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan obat dan alat kesehatan, baik di pusat maupun daerah.
Ajakan untuk Pemerintah Daerah
Khusus kepada pemerintah daerah, Sahidin menyampaikan tiga poin penting:
Acara yang diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Sahidin, menggandeng lintas lembaga: Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, serta Dinkes Kabupaten Kampar. Turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas, dan perwakilan masyarakat setempat.
Mendorong Kebanggaan dan Literasi Kesehatan
Sosialisasi ini menekankan dua hal utama: membangun kebanggaan masyarakat terhadap produk farmasi dan alkes buatan dalam negeri, serta memperkuat literasi penggunaan obat yang tepat, cerdas, dan rasional.
Kadinkes Kampar yang diwakili Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Ns. Erfan Djunaedi, S.Kep, membuka acara. Sementara itu, Ns. Aminul, S.Kep bertindak sebagai moderator dengan narasumber di antaranya Candra Lesmana, Apt., MKM dari Kemenkes RI dan Rinaldi Irwan, S.Farm., Apt., M.Kes, selaku Agent of Change (AoC) Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa Cermat).
Tantangan Kemandirian Kesehatan
Dalam sambutannya, Sahidin menegaskan bahwa ketersediaan produk farmasi dan alkes dalam negeri terus meningkat. Berdasarkan data, porsi produk dalam negeri di e-Katalog pemerintah naik dari 17,8 persen pada 2021 menjadi 49,27 persen pada Agustus 2023.
“Artinya, hampir separuh kebutuhan pemerintah kini sudah dipenuhi oleh produk anak bangsa. Namun, sekitar 80 persen alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor. Padahal, industri lokal telah mencakup sekitar 800 pabrikan dan 5.600 distributor,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemandirian kesehatan bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan bangsa. DPR RI, kata Sahidin, akan terus mendorong kepatuhan terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan obat dan alat kesehatan, baik di pusat maupun daerah.
Ajakan untuk Pemerintah Daerah
Khusus kepada pemerintah daerah, Sahidin menyampaikan tiga poin penting:
• Mengoptimalkan penggunaan e-Katalog dengan memprioritaskan produk dalam negeri.
• Bekerja sama dengan distributor lokal agar pasokan menjangkau hingga puskesmas dan fasilitas kesehatan desa.
• Mendukung industri kecil dan menengah yang berpotensi memproduksi alkes sederhana maupun obat tradisional sesuai standar.
“Momentum ini harus kita jadikan penguat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sekaligus memperkokoh kedaulatan kesehatan bangsa,” ujarnya.
GeMa Cermat: Edukasi Obat Rasional
Dalam sesi pemaparan, Rinaldi Irwan menjelaskan bahwa GeMa Cermat hadir untuk mendorong masyarakat menggunakan obat secara tepat—mulai dari memahami kandungan, dosis, cara penggunaan, hingga penyimpanan dan pembuangan.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari implementasi misi Asta Cita Presiden: memperkuat ketahanan sektor kesehatan, mendukung kualitas SDM, serta mendorong inklusi pelayanan kesehatan hingga ke masyarakat desa.
Dampak bagi Masyarakat
Penyelenggara menargetkan tiga manfaat utama dari kegiatan ini:
• Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat secara rasional.
• Dorongan nyata terhadap pemanfaatan produk farmasi dan alkes dalam negeri.
• Kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan, industrialisasi, dan pemerataan ekonomi. (Advetorial).
